Contoh-contoh dan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia

Report by: Clarissa Adrienne 10A

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. 

Korupsi tidak sepantasnya dilakukan karena tindakan tersebut sangat tidak adil maupun melanggar peraturan negara seperti Undang-Undang Dasar yang berlaku. Menurut saya, siapapun yang bertekat melakukan tindakan tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman yang sepantasnya. 

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk negara koruptor. Itu artinya negara kita disebut negara yang banyak melakukan korupsi atau penuh dengan koruptor. Salah satu contoh korupsi adalah menimbulkan kerugian keuntungan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan dalam instansi pemerintah. Termasuk dalam golongan ini yakni mencari untung dengan melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari untung dan merugikan negara.  Seperti yang kita semua ketahui, sudah banyak kita dengar kasus-kasus korpusi yang terjadi di Indonesia.  Salah satu contoh korupsi yang terjadi di Indonesia adalah berita tersubut:

Kasus Korupsi Mantan Bupati Fuad Amin 

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengetok palu dengan keras dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara kepada Fuad Amin. Selain itu, harta hasil kejahatan selama ia menjabat Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Bangkalan dirampas negara Rp 250 miliaran.

Fuad merupakan Bupati Bangkalan dua periode yaitu 2003-2013. Selepas habis masa jabatan, ia enggan meninggalkan kancah politik dan duduk sebagai Ketua DPRD Bangkalan 2004-2019. Adapun kursi Bupati Bangkalan kini diduduki anaknya, Makmun Ibnu Fuad.

Skandal kejahatan luar biasa Fuad terungkap dari tertangkapnya Abdur Rouf pada 1 Desember 2014. Kala itu, Rouf menerima uang jatah bulanan dari PT MKS yang diserahkan Bambang Djatmiko. Dari penangkapan ini, terbongkarlah 'kerajaan' korupsi Fuad. 

Dalam menjalankan aksinya, Fuad melakukan tiga modus operandi korupsi, yaitu:

1. Jual Beli SK CPNS

Selaku Bupati, Fuad memiliki kewenangan mengangkat PNS di lingkungan Pemda Bangkalan. Tetapi apa lacur, setiap pengangkatan PNS ia tariki uang dengan modus bervariasi, dari Rp 15 juta hingga ratusan juta. Tergantung posisi jabatan CPNS yang diincar pencaftar.

Dari penerimaan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, Fuad mengantongi uang panas Rp 20.174.000.000.

2. Jatah 10 Persen APBD

Fuad meminta jatah 10 persen dari setiap alokasi anggaran Satuan Kerja Peerangkat Daerah (SKPD) dari seluruh dinas yang ada di wilayahnya selama sepuluh tahun berturut-turut. Dari kutipan itu, gemerincing saku Fuad lebih kurang mencapau Rp 194.250.000. Berikut rinciannya:

- Tahun 2003 sejumlah Rp 12 miliar.

- Tahun 2004 sejumlah Rp 13 miliar.

- Tahun 2005 sejumlah Rp 16 miliar.

- Tahun 2006 sejumlah Rp 28 miliar.

- Tahun 2007 sejumlah Rp 37 miliar.

- Tahun 2008 sejumlah Rp 37 miliar.

- Tahun 2009 sejumlah Rp 31 miliar.

3. Jatah Proyek dari Investor

Fuad meminta jatah proyek dari investor yang ada di wilayahnya, salah satunya PT Media Karya Sentosa (PT MKS). Setiap bulan, Fuad menerima setoran dengan jumlah bervariasi, dari Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. 

Setoran diberikan dari 13 Oktober 2003 hingga ia pensiun jadi bupati. Selepas bupati dan menjadi Ketua DPRD Bangkalan, Fuad masih menerima setoran hingga ditangkap KPK pada 1 Desember 2014. Total jumlah setoran dari PT MKS itu mencapai ratusan miliar rupiah.

"Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat yakni menerima dana untuk kepentingan pribadi dari PT MKS dan pemotongan realisasi anggaran SKPD sekitar 10 persen dari penerimaan dan penempatan CPNS yang seluruhnya berjumlah Rp 414.224.000.000," kata anggota majelis kasasi hakim agung ad hoc tipikor Prof Dr Krisna Harahap membenarkan putusan tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (30/6/2016).

Uang yang dihimpun itu lalu diputar dan dicuci sehingga seakan-akan menjadi uang yang legal. Atas kejahatan itu, majelis kasasi yang terdiri dari Dr Salman Luthan, MS Lumme dan Krisna Harahap sepakat menjatuhkan hukuman 13 tahun kepada Fuad Amin. 

"Fuad Amin tetap diganjar hukuman 13 tahun penjara berdasar pertimbangan usia yang telah lanjut," ujar Krisna.

Fuad sendiri telah berusia 68 tahun. Jika ia menjalani hukuman tersebut, maka Fuad keluar penjara di usia 81 tahun. Meski keluar di usia 81 tahun, Fuad siap-siap jatuh miskin karena seluruh hartanya dirampas negara.